Mulia– Sebuah postingan di media sosial yang diunggah melalui akun Facebook Naftall Tipagau memicu perhatian luas setelah menyebut pemerintah sebagai sumber konflik aksi saling serang antara massa pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 2 di Kabupaten Puncak Jaya pada Pilkada 2024.
Namun, informasi tersebut ditegaskan sebagai *hoaks* yang hanya menimbulkan keresahan di masyarakat.
Menurut sejumlah sumber, konflik tersebut sejatinya bukan dipicu oleh pemerintah, melainkan oleh ketidakdewasaan elit politik Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Puncak Jaya yang bersaing memperebutkan suara.
Alih-alih menyelesaikan perbedaan secara demokratis, masing-masing kubu memilih menggunakan kekuatan massa untuk mempertahankan klaim mereka, yang akhirnya berujung pada bentrok antarpendukung.
Seorang warga Puncak Jaya, yang enggan disebutkan namanya, mengecam postingan Naftall Tipagau. Ia menyebut tuduhan kepada pemerintah sebagai bentuk pembodohan.
“Yang bersaing dalam Pilkada Puncak Jaya itu Orang Asli Papua sendiri, bukan pemerintah pusat. Jadi, menyalahkan pemerintah itu adalah langkah yang tidak bijak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan kelompok tertentu yang diduga memiliki agenda politik terselubung. Kelompok Kriminal Politik (KKP) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai memanfaatkan situasi dengan menyebarkan hoaks untuk menguatkan isu Papua Merdeka.
“Kita semua tahu bahwa KKP dan KKB sering memainkan isu apa saja untuk tujuan Papua Merdeka. Mereka sengaja menyebarkan informasi bohong, menyalahkan pemerintah, dan menarik perhatian dunia internasional, sehingga masyarakat menjadi benci kepada pemerintah,” tambahnya.
Masyarakat Papua diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial. Hindari terpancing oleh hoaks dan utamakan kedewasaan dalam memilah informasi yang bermanfaat untuk kedamaian bersama.
0 Komentar