MRP Ajukan Penolakan Kepada UUD Otsus dan DOB, Mereka Hanya Mencari Panggung dan Uang

Papua - Yonas Alfons Sonanusy Ketua Umum Barisan Merah Putih saat dimintai tanggapan mengatakan bahwa MRP Melakukan penolakan karena takut untuk di audit karena banyaknya korupsi yang dilakukan dalam pemberian otsus kepada masyarakat papua. Sabtu (26/02/22)

Penolakan Undang Undang Otsus dan pemekaran daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat dari MRP yang mengatasnamakan rakyat papua dinilai hanya mencari panggung, hal ini yang dikatakan Yonas Alfons Sonanusy Ketua Umum Barisan Merah Putih, dirinya mengatakan bahwa rakyat sudah bersuara tanpa melalui MRP karena dinilai MRP bukanlah mewakili rakyat papua melainkan organisasi yang hanya mencari Rupiah yang mengatasnamakan masyarakat papua.

“Mereka bukan Wakil Rakyat Papua, mereka hanya cari uang itu kenapa masyarakat tidak lewat mereka untuk bersuara hanya kalangan yang mereka bayar yang mau bersuara, jangan bodohi masyarakat kasiha mereka sementara menunggu janji kalian yang tak kunjung pasti,” tutur Yonas

Selain itu Yonas juga mengatakan bahwa otsus selama ini sudah menyentuh masyarakat papua namun kembali lagi kepada masayarakat itu sendiri bisa memanfaatkan otsus atau tidak, untuk pemberian otsus sendiri masih belum merata secara menyeluruh karena keadaan geografis dan juga sulitnya pendataan kepada mereka yang menerima otsus.

“Otsus sudah sampai ke masyarakat cuman belum secara menyeluruh, kita semua tau keadaan geografis dan SDM yang kurang memadai menjadi kendala, mereka organisasi yang dibentuk dari otsus harusnya mereka bantu bukan malah tolak jadi janggal kalua didengarnya, organisasi dari otsus malah tolak otsus ada apa sebenarnya ?,” Tegas Yonas.

Dirinya juga menambahkan bahwa pembentukan daerah otonomi baru sangatlah bagus guna menciptakan sistematis keamanan yang lebih spesifik dan juga pelayanan serta perhatian pemerintah jauh lebih terfokus pada tiap tiap daerah.

“DOB ini bagus, mereka yang menolak karena mereka punya kepentingan dimana sumber daya alam papua yang sangat banyak dan ingin dikuasai sendiri, itu yang saya lihat,” Pungkas Yonas

Hingga saat ini putusan untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru masih terus dilakukan perundingan di Mahkama Konstitusi dan sudah mencapai siding ke 4 dalam pengkajianya karena ada beberapa organisasi maupun perorangan yang merasa keberatan dengan putusan tersebut.